New Post
-
Jenis-Jenis Bea Masuk Tambahan di Indonesia
Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai bentuk pungutan atas barang impor. Selain bea masuk umum, terdapat juga bea masuk tambahan yang dikenakan…
-
Perbedaan Pemasukan Barang Secara Parsial dan Berkala dalam TPB Berdasarkan PER-30/BC/2024
Dalam konteks Tempat Penimbunan Berikat (TPB), pemasukan barang dapat dilakukan dengan dua metode utama, yaitu pemasukan secara parsial dan pemasukan secara berkala. Kedua mekanisme ini…
-
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Secara Berkala di TPB Sesuai PER-30/BC/2024
Dokumen TPB Berkala adalah dokumen kepabeanan yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam jangka waktu tertentu,…
-
Pemasukan Barang Secara Parsial ke TPB Berdasarkan PER-30/BC/2024
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2024, yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan…
-
Perubahan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) Berdasarkan PER-30/BC/2024
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2024 yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan…
-
Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dalam Audit Kepabeanan
Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, terdapat situasi di mana audit harus dihentikan sebelum mencapai kesimpulan akhir. Untuk mendokumentasikan penghentian tersebut, dibuatlah Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).…
-
Pembaruan Aturan Audit Kepabeanan dan Cukai: PMK 114/2024 dan PER-2/BC/2025
Pemerintah telah memperbarui regulasi terkait audit kepabeanan dan cukai guna meningkatkan pengawasan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan audit. Dua peraturan utama yang diterbitkan adalah Peraturan…
Recent Articles
-
Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ): Regulasi, Fungsi, dan Prosedur Terbaru
Dalam upaya meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan global, pemerintah menerapkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan…
-
Peran Bea Cukai dalam Penyelesaian Barang Kiriman: Proses, Regulasi, dan Tantangan
Penyelesaian Barang Kiriman – Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan internasional. Kemajuan teknologi…
-
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai: Pilar Utama Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Indonesia
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) merupakan elemen vital dalam sistem pengawasan kepabeanan dan cukai di…
-
Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai: Pengertian, Hak, dan Kewajibannya
Auditee dalam konteks audit kepabeanan dan cukai adalah pihak yang menjadi objek pemeriksaan oleh auditor dari Direktorat Jenderal…
-
Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) ?
Apa Itu NITKU ? – Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai pengganti Nomor…
-
Pemahaman Mendalam tentang Fasilitas PPN Tidak Dipungut di Kawasan Berikat
Kawasan Berikat merupakan area dengan fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan. Salah…
-
Mitra Utama Kepabeanan (MITA) – Fasilitas Kepabeanan Khusus bagi Importir dan Eksportir
Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi arus barang dan mendorong kelancaran perdagangan internasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu…
-
Transformasi Digital Bea Cukai: Perluasan NLE dan Pengembangan CEISA 4.0 untuk Efisiensi Layanan Kepabeanan
Transformasi digital Bea Cukai – Sebagai garda terdepan dalam mengatur lalu lintas barang di perbatasan, Bea Cukai terus…
-
Aturan Barang Kiriman dari Luar Negeri sesuai PMK 96 Tahun 2023
Aturan Barang Kiriman – Dalam mengelola arus barang kiriman dari luar negeri, Bea Cukai bertindak sebagai pelindung masyarakat…
-
PMK 109 Tahun 2024: Optimalisasi Efisiensi Proyek Strategis Nasional
Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui kebijakan yang mendukung efisiensi dan…
